Selasa, 7 Oktober 2008 00:38 WIB
Jakarta, Kompas - Untuk menahan laju urbanisasi, sebaiknya pemerintah konsisten dalam penguatan sektor pedesaan. Berbagai proyek atau misi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah mendesak untuk dilaksanakan dan dioptimalkan.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan, selama ini ada banyak kesenjangan antara kebijakan dan perwujudan kebijakan tersebut. ”Ada banyak gagasan dan rencana sebagaimana ada dalam dokumen-dokumen politik, tetapi hingga saat ini tidak banyak yang dilaksanakan, itu pangkal persoalannya,” kata Bustanul Arifin ketika dihubungi, Minggu (5/10) di Jakarta.
Lebih lanjut ia mengatakan, penguatan sektor pedesaan selayaknya menghidupkan industri yang berbasis pedesaan. Upaya itu, kata Bustanul, akan menumbuhkan akses terhadap pekerjaan.
Dihubungi secara terpisah, Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) mengatakan, kontradiksi yang terjadi selama ini antara industri dan pertanian perlu diakhiri. Jika sebelumnya sektor pertanian mengabdi kepada industri, saat ini hal itu dibalik.
Pembangunan infrastruktur, misalnya, juga diabdikan untuk memperkuat sektor pertanian. Di sisi lain, reforma agraria, sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah, layak untuk segera direalisasikan.
Apalagi Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang, antara lain, mengatur reforma agraria. Tanpa itu, pembangunan pedesaan akan sulit dioptimalkan.
Dalam konteks itu, partai-partai politik, tuturnya, dapat berjuang di parlemen untuk mendorong pemerintah lebih berpihak kepada sektor pedesaan. ”Bukan menggelar bazar yang merupakan tugas yayasan-yayasan. Apalagi selama ini belum banyak partai politik yang pekerjaannya mencerminkan pemihakan kepada petani,” kata Gunawan. (JOS
