Tak selamanya tujuan pemekaran wilayah di suatu daerah tertinggal berhasil. Persoalan politisasi pemekaran daerah oleh sekelompok orang untuk mendapatkan suatu kekuasaan, menjadi penghalang dalam mencapai tujuan tersebut. Masyarakat di wilayah yang dimekarkan tetap saja miskin dan tanpa adanya perubahan yang signifikan.
“Pemekaran daerah bukan untuk memajukan daerah tetapi untuk kepentingan politik, mendapatkan kekuasaan,” demikian komentar pengamat pembangunan daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zumroh dalam acara Chat After Lunch “Pengentasan Kemiskinan Daerah Tertinggal Indonesia”, di Jakarta, Selasa (9/3).
Masalah ini yang disayangkan Siti. Pemekaran, menurutnya, timbul karena ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Makanya, dia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mudah memberikan pemekaran terhadap suatu wilayah.
Berbeda halnya dengan La Ode Ida. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini menilai pemekaran tidak selalu salah. Persoalannya, kata dia, terletak pada anggaran yang tidak berpihak kepada pengembangan daerah. Modal yang ada di Jakarta yang pembangunannya cukup maju tidak bisa ditarik secara administratif ke daerah. “Pemekaran daerah tertinggal tidak mencapai tujuannya karena anggarannya yang engga bagus,” imbuhnya.
Lucky Korah, Ketua Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), mengamini pernyataan La Ode. Menurutnya, pemekaran tidak selalu negatif, ada hal-hal positif yang bisa didapatkan. Pada dasarnya, lanjut Lucky, sasaran pemekaran adalah pengelolahan sumber daya baik itu alam maupun manusianya menjadi lebih optimal. Pelayanan pun diharapkan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayani.
Namun, tentu saja pemekaran harus diikuti dengan adanya evaluasi. Sebab, pemekaran sarat dengan politisasi guna mendapatkan kekuasaan. “Kalau dalam rangka menyejahterahkan masyarakat seperti pesan undang-undang, itu oke-oke saja, makanya perlu dikaji,” ujar Lucky. Selain itu, dalam melakukan kajian terhadap pemekaran daerah tertinggal, harus dilakukan se-objektif mungkin. Karena ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan pemekaran untuk melakukan pungutan-pungutan liar.
Masih menurut Lucky, pada 2014, pemerintah menargetkan sedikitnya 50 kawasan di Indonesia lepas dari daerah tertinggal. Target ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2010. “Komitmennya ada. Hal ini terlihat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang anggarannya semakin meningkat untuk progran pembangunan daerah tertinggal.” Wilayah prioritas dalam pembangunan daerah tertinggal adalah kawasan Indonesia Timur yang masih tergolong miskin.
Pembangunan Infrastruktur
Upaya lain yang dapat memajukan perekonomian kawasan ekonomi tertinggal adalah memperbaiki infrastruktur. Menurut La Ode, dalam membangun infrasrtuktur pemerintah harus benar-benar memperhatikan, apakah pembangunan infrastruktur tersebut memang diperuntukkan untuk mensejahterahkan masyarakat.
Lucky juga berpendapat sama. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi tertinggal, maka masyarakat setempat harus diberdayakan dan dilibatkan. Sehingga masyarakat merasa memiliki investasi tersebut. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya konflik-konflik antara penduduk setempat dengan investor.
Selain itu, pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator untuk menjembatani antara investor dan masyarakat. Setiap tindakan yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat harus terlebih dahulu dibicarakan kepada masyarakat. “Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan tidak akan berdampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat sekitar harus dilibatkan agar tidak hanya jadi penonton saja,” demikian Lucky.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar